Presiden Sebut BBM Satu Harga Bentuk Keadilan Sosial Bagi ...
Presiden Sebut BBM Satu Harga Bentuk Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia Presiden mengakui kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan, apalagi meli…
Presiden Sebut BBM Satu Harga Bentuk Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia
Presiden mengakui kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan, apalagi melihat biaya yang harus dikeluarkan
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terhambat.
Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa, sehingga pemerintah berupaya untuk menciptakan satu harga di seluruh pelosok Tanah Air.
Sebelumnya, perbedaan harga BBM di sejumlah daerah disinyalir luput dari perhatian sehingga seringkali mengakibatkan harga komoditas menjadi jauh lebih mahal dibanding dengan daerah lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kelima dari ideologi bangsa Indonesia.
"Ini yang sering saya sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita perhatikan," ujar Presiden Joko Widodo saat peresmian BBM Satu Harga di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dikutip dalam keterangan Biro Pers, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Kebijakan BBM Satu Harga merupakan jawaban atas permasalahan itu, namun dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut.
Presiden mengakui kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk d ijalankan, apalagi melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu, tapi apa pun harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca: Manajer Madura United Puji Pemain Naturalisasi Asal Jerman Ini
"Saya perintahkan kepada Menteri BUMN dan ESDM menghitung berapa sebetulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ternyata kurang lebih Rp800 miliar. Dulu subsidi BBM bisa Rp300 triliun diberikan, ini kenapa Rp1 triliun tidak diberikan? Itu sebabnya saya putuskan mengapa BBM Satu Harga itu harus!" kata Presiden.
Selama ini, Papua sering dijadikan contoh daerah yang mengalami perbedaan harga BBM. Namun, selain di Papua, ternyata banyak daerah lainnya yang juga mengalami hal serupa, seperti di Kalimantan dan Sulawesi misalnya, di sana harga BBM bisa melonjak hingga enam kali lipat dari harga di Pulau Jawa.
"Di daerah perbatasan Kapuas Hulu harganya bisa Rp40 ribu per liter. Kala u tidak percaya silakan datang ke Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu," tuturnya.
Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya ini, Presiden langsung meresmikan secara serentak kebijakan BBM Satu Harga yang juga berlaku di Kalimantan dan berbagai daerah lainnya.
Hal tersebut tentunya akan diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata agar distribusi pasokan BBM menjadi lebih mudah.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pertamina dan swasta yang bekerja keras mewujudkan BBM Satu Harga, BBM berkeadilan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan secara serentak 17 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang ada di berbagai daerah," ucapnya mengakhiri.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Kalimantan Barat Cor nelis dan Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik.
Tidak ada komentar